TEMPO.CO, Timika - Tokoh masyarakat yang juga mantan Penjabat Bupati Mimika, Papua, Athansius Allo Rafra mengingatkan pemerintah mempertimbangkan dampak sosial jika persoalan PT Freeport Indonesia tidak secepatnya diselesaikan. Ditemui di Timika, Minggu, 19 Februari 2017, Allo Rafra mengatakan, pemerintah daerah dan masyarakat Mimika akan menjadi korban langsung jika Freeport tidak beroperasi.
"Saya tidak melihat kepentingan lain, tapi saya melihat kondisi masyarakat Mimika nanti seperti apa jika masalah di Freeport ini berlarut-larut tanpa penyelesaian. Pengaruh Freeport terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintah di Mimika sangat besar. Itu tidak bisa dipungkiri," ujar Allo Rafra.
Baca; Tuntut Bonus, Karyawan Freeport Unjuk Rasa 5 Hari
Allo Rafra berharap pemerintah mengedepankan sikap bijaksana dalam menangani masalah PT Freeport terutama terkait dengan perubahan status perusahaan tambang itu dari rezim Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
"Tolong pemerintah memikirkan solusi terbaik dalam menangani masalah yang terjadi di PT Freeport. Keputusan apapun yang dikeluarkan harus mempertimbangkan nasib puluhan ribu pekerja beserta keluarga mereka, juga masyarakat asli di Mimika yang menggantungkan hidup dari PT Freeport," kata Allo Rafra.
Nasib Pajak dan Royalti
